DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jakarta memilih Bank Aceh untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran seluruh aktivitas keuangan kontingen Jakarta selama mengikuti ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, telah mengusulkan nama Reza Saputra untuk menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Bank Aceh Kantor Cabang Utama menggelar acara sosialisasi tentang Sistem Penyusunan dan Penilaian Kinerja ASN melalui E-Kinerja BKN serta Sosialisasi Pembiayaan Syariah. Acara ini dilangsungkan di Gedung Asrama Haji, Banda Aceh pada Kamis (15/02/2024).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang diwakili Asisten I Sekda Aceh Azwardi Abdullah, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2024, dalam Rapat Paripurna DPR Aceh, Rabu (13/09/2023). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR Aceh Saiful Bahri dan diikuti oleh para anggota DPRA serta para pimpinan SKPA Pemerintah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan masalah utang yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN, yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2022 per 3 Desember 2022 sudah mencapai 74,7% dari target 95% hingga 31 Desember mendatang. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menghadapi tahun 2023 dengan berkurangnya transfer Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) menjadi 1 persen dari platform Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, Pemerintah Aceh kabarnya sudah menyeting anggaran sedemikian rupa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya mengatakan bahwa tim auditor dari lembaga yang dipimpinnya sudah selesai menyelesaikan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) kasus dugaan korupsi dana desa Kampung (Desa) Tanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Provinsi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) melaksanakan kegiatan Bimbingan Tehnis (Bimtek) “Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar”, Senin (14/11/2021).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kamis (9/9/2021) Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) yang sebelumnya dikatakan masih rendah dan jauh dari target Pemerintah Aceh berdasarkan data resmi yang dipublikasikan di situs P2K-APBA (https://p2k-apba.acehprov.go.id/v1/index.php) milik Pemerintah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Ratnalia Indriasari, sebelum Kemendagri melakukan rekomendasi terhadap rancangan peraturan gubernur sebagai langkah melakukan perubahan P.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketertinggalan dalam penyerapan Anggaran bisa dipastikan akan memicu SiLPA kembali di Aceh. tentunya banyak keinginan agar dapat dilakukan APBAP, karena dengan APBAP dapat meredamkan ketertinggalannya penyerapan Anggaran di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - memasuki bulan september 2021, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) diketahui masih rendah dah jauh dari target Pemerintah Aceh.

 Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indrasari, menyatakan bahwa tambahan penghasilan bagi kepala daerah tersebut sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.   Pedomannya adalah pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hanya saja besarannya itu tergantung dana APBD daerah bersangkutan.